Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di ibu kota. Pasalnya, banyak pekerjaan atau bidang lain yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI harus bersinergi, kerja sama dengan Kadin. Kami butuh masukan untuk pembangunan di ibu kota

"Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI harus bersinergi, kerja sama dengan Kadin. Kami butuh masukan untuk pembangunan di ibu kota," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dalam acara Kadin DKI Jakarta di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/6).

Di hadapan ratusan pengusaha, Djarot juga memaparkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 hingga 2017. Termasuk dalam upaya mengatasi banjir.

"Ada tiga rencana pembangunan yang hendak diwujudkan di ibu kota. Pertama, Jakarta harus menjadi kota modern, yang tertata rapih dan konsisten sesuai dengan rencana tata ruang," ujarnya.

Kedua, lanjut Djarot, menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari berbagai masalah di antaranya kemacetan, banjir dan kawasan kumuh, penanganan sampah dan sebagainya.

"Kami saat ini tengah berbenah untuk mengatasi masalah kemacetan dan pemukiman kumuh di ibu kota," tuturnya.

Untuk penanganan masalah kemacetan, jelas mantan Walikota Blitar ini, Pemprov DKI sedang menyiapkan moda transportasi massal dan membatasi kendaraan pribadi dari luar masuk ke Jakarta dengan cara menyediakan sarana transportasi publik yang baik.

"MRT sedang dibangun, Jalan layang non tol, commuter line dan LRT juga sedang disiapkan pembangunan. Jika moda transportasi massal ini telah tersedia di ibu kota, maka biaya ekonomi yang besar dapat ditekan semaksimal mungkin. Cost (pengeluaran) terbesar saat ini adalah biaya transportasi," jelasnya. 

Ia menambahkan, Pemprov DKI saat ini juga sedang giat membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) terpadu yang terintegrasi dengan pasar tradisional. Rusunawa ini diperuntukkan bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan kolong jembatan.

"Kami menargetkan menyediakan sebanyak 15.000 ribu unit Rusunawa di Ibukota. Tujuan pemindahan warga dari bantaran kali dan kolong jembatan di ibu kota agar mereka dapat hidup layak dan tidak melanggar hukum," tambahnya.